Menu

Mode Gelap
Jelang Pemilu Serentak 104 Jabatan PPK Alami Kekosongan, Ini Batasan Wewenang Pejabat Yang ditunjuk Pesangon Pensiun PNS Lebih Cepat Cair ? Begini Penjelasan BKN Berapa Gaji PPPK 2022 Berdasarkan Golongan ? Simak Penjelasannya CPNS 2023 Kemenkumham Segera dibuka ? Cek Persyaratannya Pendaftaran PPPK Guru 2022 akan ditutup Segera Daftar di ssscasn.bkn.go.id

ASN · 24 Jan 2023 16:55 WIB ·

Jelang Pemilu Serentak 104 Jabatan PPK Alami Kekosongan, Ini Batasan Wewenang Pejabat Yang ditunjuk


 Jelang Pemilu Serentak 104 Jabatan PPK Alami Kekosongan, Ini Batasan Wewenang Pejabat Yang ditunjuk Perbesar

KLIKASN.COM – Mendekati kontestasi politik pada tahun 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 104 Instansi Pemerintah Daerah yang akan mengalami kekosongan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seperti Gubernur/Bupati/Walikota karena berakhirnya masa jabatan atau telah mencapai masa akhir jabatan (Data BKN per 31 Desember 2022).

Untuk itu BKN mengingatkan adanya sejumlah batasan kewenangan dan ketentuan bagi pejabat yang ditunjuk (Pj/Plt/Plh) terkait dengan pelaksanaan manajemen ASN.

Dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.

Pejabat yang ditunjuk juga tidak dapat mengambil keputusan dan/tindakan yang bersifat strategis. Di antaranya berupa keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah; dan keputusan yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Namun jika terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat validasi dari BKN berupa pemberian Pertimbangan Teknis (Pertek) dan/atau Surat Keputusan
(SK) atas nama Kepala BKN.

Terkait dengan ketentuan tersebut, BKN mengimbau pejabat yang ditunjuk agar memperhatikan aspek norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Jika ada keputusan PPK dan/atau pejabat yang ditunjuk menyalahi ketentuan NSPK manajemen ASN, Kepala BKN dapat melakukan tindakan administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN.

Adapun batasan kewenangan dan mekanisme teknis usul layanan kepegawaian oleh pejabat yang ditunjuk akibat adanya kekosongan PPK diatur dalam sejumlah ketentuan, di antaranya:

  • UU ASN, UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS;
  • dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
Artikel ini telah dibaca 10 kali

Sigit badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pesangon Pensiun PNS Lebih Cepat Cair ? Begini Penjelasan BKN

28 November 2022 - 14:33 WIB

Pensiun PNS

Berapa Gaji PPPK 2022 Berdasarkan Golongan ? Simak Penjelasannya

10 November 2022 - 16:12 WIB

gaji pppk 2022

CPNS 2023 Kemenkumham Segera dibuka ? Cek Persyaratannya

8 November 2022 - 13:23 WIB

cpns 2023 Kemenkumham

Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3 November 2022 - 20:16 WIB

Permenpan Nomor 54 Tahun 2018

Pendaftaran PPPK Guru 2022 akan ditutup Segera Daftar di ssscasn.bkn.go.id

3 November 2022 - 19:22 WIB

Pendaftaran PPPK Guru 2022

Begini Contoh Swafoto Untuk PPPK 2022

2 November 2022 - 11:35 WIB

swafoto untuk pppk 2022
Trending di ASN